Mataram, DTulis.com - Koordinator Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kementerian Ketenagakerjaan RI, Ridho Amrullah menyerahkan pemulangan 54 calon PMI unprosedural asal Provinsi Nusa Tenggara Barat kepada Kadisnakertrans Provinsi NTB dan Kadis Nakertrans Kabupaten/Kota asal masing-masing CPMI, di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) NTB, Rabu, 12 Januari 2022.
Para CPMI yang dipulangkan ini adalah hasil pencegahan oleh Satgas Perlindungan PMI Kemenaker RI, pada sebuah operasi Sidak di salah satu penampungan CPMI Ilegal di Bekasi Jabar pada 21 Desember tahun lalu. Mereka rencananya akan diberangkatkan ke negara-negara di kawasan Timur Tengah, dijanjikan sebagai PRT. Padahal sejak tahun 2015 penempatan PRT di kawasan Timur sudah ditutup, sehingga diduga para CPMI ini merupakan korban TPPO dari tekong atau sponsor illegal.
Para calon PMI ini dijemput di Bandara International Zainudin Abdul Madjid (BIZAM) menggunkan dua bus Damri dan diarahkan di LTSA NTB untuk diberikan pembinaan sebelum pulang ke rumah masing-masing.
Diinformasikan, dari 54 calon PMI tersebut, diantaranya terdapat 50 calon PMI perempuan dan empat lainnya berjenis kelamin laki-laki.
Dari total 54 calon PMI tersebut, PMI unprosedural terbanyak berasal di Lombok Tengah berjumlah 33 orang, Lombok Timur 12 orang, Lombok Utara 6 orang, dan Kota Mataram 1 orang.
Rencananya, 50 calon PMI perempuan itu akan berangkat ke Timur Tengah untuk mengadu nasib ke Arab Saudi, Qatar, dan Abu Dhabi. Sedangkan 4 PMI laki-laki akan tujuannya ke Australia.
Namun rencana mereka kandas di tengah jalan. Sebab, keberadaan calon PMI tersebut diketahui dan dicegah oleh Satgas PMI Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta berdasarkan informasi dan laporan berbagai pihak.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, saat memberikan pembinaan di depan 54 calon PMI unprosedural menegaskan kejadian ini tidak boleh terulang kembali.
Ia terlihat sangat kecewa dan geram dengan ulah para tekong yang berani memberangkatkan para calon PMI ini tanpa izin dari pemerintah.
“Tekong yang memberangkatkan PMI ini kita akan cari mereka sampai dapat,” tegas Aryadi.
Berikutnya Kadisnakertrans NTB juga meminta kepada dinas terkait di seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok untuk serius mengawasi tindakan-tindakan menyimpang seperti ini.
"Meski saat ini adik -adik kita yang nyaris menjadi korban TPPO ini sudah berhasil dipulangkan, saya minta tetap diawasi, dibimbing dan didampingi dengan baik oleh pemerintah kabupaten/kota, desa dan dusun serta toga/toma, sebab potensi teror atau ditakut-takuti oleh para calo dan sponsor liar masih ada," tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa hal penting yang dibutuhkan para korban saat ini adalah perhatian dari semua pihak. Mereka saat ini sangat butuh bimbingan dan perlindungan dari kita, bahkan kita harus menemukan solusi bersama untuk bisa mengatasi persoalan yang dihadapi para pencari kerja migran ini.
Mantan irbansus pada Inspektorat Provinsi NTB ini kemudian mengajak masyarakat, khususnya CPMI untuk tidak lagi mau percaya pada calo, apalagi mau mengikuti pemberangkatan mencari kerja ke luar negeri secara non prosedural. "Hampir semua yang berangkat illegal selama ini, bukan rejeki yang didapat tapi malah musibah dan masalah," terang mantan Kadis Kominfotik NTB ini.
Ia berharap kepada 54 calon PMI tersebut, bisa memberikan informasi mengenai identitas para calo atau tekong untuk ditelusuri keberadaannya.
“Kalau kalian tau identitas tekongnya, tolong kasih tau kami agar kami mudah mendeteksinya,” pinta Kadisnakertrans NTB ini
Aryadi berharap ke depan para calon PMI di NTB tidak lagi menggunakan jalur-jalur yang salah yang akan membahayakan keselamatan warga Indonesia di luar negeri.
“Gunakanlah cara yang benar dan prosedural agar keselamatan anda terjamin. Jangan pakai cara-cara yang salah karena tergoda diming-imingi mafia tekong-tekong itu,” ujar Aryadi.
Usai mendapatkan pembinaan, seluruh calon PMI unprosedural itu diantar kembali dengan bus di kampung halaman masing- masing.
%20(24).jpeg)